SOEARAKALSEL.COM, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) siap torehkan gebrakan besar dalam memerangi stunting melalui kegiatan Persiapan Rembuk Stunting 2025.
Hal tersebut terlihat dari Pemprov Kalsel bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar pertemuan untuk menyatukan visi dan energi demi menurunkan angka stunting secara signifikan.
Langkah ini dipimpin langsung Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel, H Hasnuryadi Sulaiman bersama Wakil ketua TP PKK Kalsel drg Ellyana Trisya Hasnuryadi yang menyerukan pentingnya semangat kolaborasi dan menghindari ego sektoral dalam upaya bersama ini.
“Kami berharap tentunya bekerja bersama, merangkul semua pihak. Kita harus saling memahami satu sama lain dan jangan sampai ada ego sektoral,” tegas Bang Hasnur sapaan akrabnya Wagub Kalsel saat membuka pertemuan di Rumah Dinas Banjarmasin, Rabu (16/4).
Pertemuan tersebut menjadi panggung penyatuan komitmen. Hasnur menyebut bahwa berbagai instansi telah menunjukkan niat tulus untuk bersinergi, membentuk tim kerja yang solid dan berorientasi pada hasil.
“Kita berharap betul-betul membentuk tim dalam satu kesatuan. Tadi juga masing-masing pihak sudah menyampaikan komitmennya," Kata Hasnur.
"Mudah-mudahan kita bisa selaras dengan program nasional, sehingga di daerah juga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,”
" tambahnya.
Senada dengan Hasnur, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalsel, H Muhammad Muslim dalam sesi pemaparannya menegaskan bahwa stunting bukan semata urusan kesehatan. Perlu peran kolektif lintas sektor untuk menyasar akar permasalahan secara menyeluruh.
“Dengan komitmen dari Gubernur dan Wakil Gubernur, kami percaya bahwa semua lintas sektor akan berkontribusi dalam intervensi, baik yang bersifat spesifik maupun sensitif,” ujar Muslim.
Ia mengungkapkan bahwa hanya 30 persen penyebab stunting berasal dari faktor kesehatan.
Sementara 70 persen sisanya justru berasal dari isu-isu di luar sektor kesehatan, seperti akses sanitasi, pendidikan, hingga ekonomi keluarga.
"Kalau intervensi kesehatan itu jangka pendek dan terukur, khususnya pada 1.000 hari pertama kehidupan. Tapi intervensi sensitif bersifat jangka menengah hingga panjang, dan itu perlu diorkestrasi oleh Bappeda agar bisa disinergikan secara menyeluruh," tutupnya.